Kebijakan Penguatan Kewenangan Bakamla dalam Menanggulangi Ancaman Maritim
Kebijakan Penguatan Kewenangan Bakamla dalam Menanggulangi Ancaman Maritim
Kebijakan Penguatan Kewenangan Bakamla dalam Menanggulangi Ancaman Maritim menjadi perbincangan hangat dalam dunia maritim Indonesia saat ini. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia yang luas.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kebijakan penguatan kewenangan Bakamla adalah langkah yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai ancaman maritim yang semakin kompleks. “Dengan kewenangan yang lebih kuat, Bakamla dapat lebih efektif dalam melawan ancaman-ancaman seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan terorisme maritim,” ujarnya.
Salah satu upaya penguatan kewenangan Bakamla adalah dengan memberikan wewenang kepada Bakamla untuk melakukan penindakan di laut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan tindakan penegakan hukum di laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Prigi Arisandi, kebijakan penguatan kewenangan Bakamla merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah keamanan laut di Indonesia. “Dengan kewenangan yang lebih kuat, Bakamla dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut dan melindungi sumber daya laut kita,” ujarnya.
Namun, Prigi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kewenangan yang lebih besar juga harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks, kebijakan penguatan kewenangan Bakamla menjadi solusi yang tepat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bakamla dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.