Mengenal Lebih Dekat Peraturan Hukum Laut di Indonesia

Pernahkah Anda mendengar tentang peraturan hukum laut di Indonesia? Bagi sebagian orang, mungkin topik ini terdengar asing atau bahkan membingungkan. Namun, penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat mengenai peraturan hukum laut di Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Peraturan hukum laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara serta keberlanjutan ekosistem laut.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peraturan hukum laut bagi Indonesia sebagai negara maritim.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum laut.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut di Indonesia harus terus dikembangkan dan diperkuat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia maritim saat ini.”

Selain Undang-Undang Kelautan, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Laut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di laut guna mencegah berbagai kejahatan seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan pencemaran laut.

Dalam upaya menjaga kedaulatan negara di laut, perlu adanya kerjasama antar lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian RI. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan mengenal lebih dekat peraturan hukum laut di Indonesia, kita sebagai masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta kedaulatan negara. Mari bersama-sama kita dukung implementasi peraturan hukum laut yang ada demi masa depan laut Indonesia yang lebih baik.